Ringkasan Utama
- Rekaman yang menampilkan Kepala Menteri Bihar, Nitish Kumar, diduga menarik turun hijab seorang perempuan Muslim memantik badai kritik publik.
- Amnesty International menilai tindakan itu menyerang martabat, otonomi tubuh, dan identitas perempuan.
- Oposisi mendesak permintaan maaf hingga pengunduran diri, sementara proses hukum dilaporkan mulai ditempuh.
Kronologi Singkat
Awal pekan ini, suasana di kediaman resmi Kepala Menteri Bihar mendadak tegang. Dalam seremoni penyerahan surat pengangkatan bagi praktisi pengobatan tradisional/alternatif berlisensi, seorang perempuan Muslim bernama Nusrat Parveen dipanggil ke panggung untuk menerima dokumen. Pada momen itulah, sebagaimana terekam dalam video yang viral, Nitish Kumar tampak mencondongkan tubuh dan menarik penutup wajah yang dikenakan Parveen seraya terdengar bertanya, “apa ini?”.
Di panggung yang sama, Wakil Kepala Menteri Samrat Choudhary dan Menteri Kesehatan Mangal Pandey berdiri tak jauh dari Kumar. Dalam rekaman, Choudhary terlihat mencoba menahan gerakan Kumar dengan menarik lengan bajunya, sementara petugas protokol sigap menuntun Parveen turun panggung.
Ledakan Reaksi Publik
Video pendek itu cepat menyebar luas dan memantik perdebatan hangat. Banyak warganet serta aktivis mempertanyakan sikap seorang pejabat tinggi yang dinilai mengintervensi pilihan berpakaian dan keyakinan seorang perempuan. Gelombang kritik datang dari berbagai kalangan—mulai pegiat HAM, akademisi, hingga politisi.
Aakar Patel dari Amnesty International mengecam keras tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap otonomi, martabat, dan identitas perempuan. Ia mengingatkan, tindakan yang dilakukan pejabat publik memiliki efek teladan; bila dibiarkan, perilaku seperti ini dapat dinormalisasi di ruang sosial.
Respons Politik dan Tuntutan Akuntabilitas
Rashtriya Janata Dal (RJD) sebagai oposisi utama di Bihar merilis pernyataan keras dan membagikan potongan video di media sosial, mempertanyakan kepemimpinan Nitish Kumar. Anggota Rajya Sabha, Manoj Jha, menyebut visual itu “sangat meresahkan” dan meminta otoritas menaruh perhatian serius.
Partai Kongres—oposisi nasional—ikut mengecam, menyebut tindakan tersebut “keji” dan menuntut Kumar meminta maaf atau mundur. Pertanyaan besar pun mengemuka: seberapa aman perempuan di Bihar jika tindakan seperti ini terjadi di panggung resmi?
Spektrum Hukum
Menurut pemberitaan setempat, sebuah aduan telah dilayangkan ke kepolisian terkait insiden ini. Aduan tersebut meminta penyelidikan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum yang relevan—mulai dari dugaan serangan terhadap kehormatan hingga pelanggaran ketertiban umum.
Dari perspektif hukum tata negara India, kebebasan beragama dan hak atas privasi dijamin oleh Konstitusi—terutama Pasal 25 (kebebasan beragama) dan hak privasi yang ditegaskan Mahkamah Agung dalam putusan K.S. Puttaswamy (2017). Meski implementasinya kerap beririsan dengan regulasi lokal dan putusan pengadilan terkait seragam atau simbol keagamaan, prinsip perlindungan martabat dan otonomi individu menjadi rujukan penting dalam menilai insiden seperti ini.
Mengapa Ini Penting
Peristiwa ini memperbarui perbincangan tentang batas kewenangan pejabat publik atas tubuh dan ekspresi keagamaan warga. Di masyarakat majemuk seperti India, hijab bukan sekadar pakaian, melainkan simbol identitas dan keyakinan. Karena itu, tindakan yang menyentuhnya tanpa persetujuan mudah terbaca sebagai pelanggaran martabat, sekaligus mengirim sinyal berbahaya bagi keselamatan dan kebebasan kelompok minoritas.
Catatan Akhir
Seiring proses hukum dan dinamika politik bergulir, tuntutan transparansi dan akuntabilitas kian menguat. Publik menantikan klarifikasi resmi, langkah korektif, dan jaminan bahwa peristiwa serupa tidak terulang—serta perlindungan efektif atas hak setiap warga negara, tanpa kecuali.
